Karangan yang berawal dari fakta berakhir dengan fakta baru

Karangan fakta merupakan sebuah karangan yang tulisannya menerangkan sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta seringkali di yakini oleh banyak orang sebagai hal yang sebenarnya, baik karena mereka telah mengalami dari kenyataan kehidupan maupun pengalaman orang lain yang tak diragukan. Pemahaman tentang karangan yang diawali dengan fakta dan berakhir dengan fakta baru dapat berupa karangan yang berbentuk eksposisi, deskripsi, narasi, argumentasi dan lain-lain.
Karangan yang berasal dari fakta maksudnya adalah jika seorang menulis sebuah karya tulis berupa karangan, pasti terdapat beberapa fakta didalam karangan tersebut, dengan demikian dikatakan bahwa “karangan berasal dari fakta”. Kemudian pada pernyataan berikutnya adalah “berakhir dengan fakta baru” maksudnya adalah jika seorang menulis sebuah karangan nantinya akan membuat fakta baru, karena isi tulisan tersebut akan di bahas secara luas dan melebar hingga tulisan tersebut dapat menciptakan fakta baru.
Berikut adalah contoh tulisan yang berawal dari fakta dan berakhir dengan fakta baru:

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan bahwa revolusi mental tidak hanya sekadar slogan pasangan Jokowi-JK saat kampanye, melainkan benar-benar dilakukan. Dia memberikan contoh revolusi mental yang dilakukan pegawai negeri sipil (PNS) di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Konkretnya, kalau di aparatur negara misalnya dulu yang namanya laporan harta kekayaan hanya pada pejabat tinggi eselon I dan eselon II, di era Jokowi seluruh aparatur negara wajib melaporkan. Sebelumnya belum ada," kata Yuddy di Universitas Nasional, Jakarta, Sabtu (25/4/2015).

‎Politisi Hanura ini mengatakan, larangan PNS melaksanakan rapat di hotel mewah juga salah satu bentuk nyata revolusi mental. Selain itu, PNS saat ini juga dibatasi dalam membuat pesta mewah.

"Dulu pejabat bikin pesta pejabat di tempat mewah, pejabat harus mau merakyat, resepsi pernikahan anaknya tidak boleh di tempat mewah, dibatasi undangan hanya 400," tutur Yuddy.

Urusan naik pesawat juga sekarang lebih ketat. Dia mengatakan kementeriannya sudah melarang PNS naik di kelas bisnis. Kelas bisnis jadi pilihan terakhir bila kelas ekonomi sudah habis.

"‎Jadi itu mengubah paradigma perilaku agar mereka tidak berperilaku boros lagi dan responsif pada kebutuhan ‎masyarakat," ujar Yuddy.

Dia mengatakan, pemerintahan Jokowi selalu menekankan setiap tindakan harus mengingat kepentingan publik.

"Pemerintahan Jokowi diarahkan untuk mengubah moral dan karakter aparatur negaranya baik sipil dan militer. Kami pastikan pemerintah sungguh-sungguh untuk bertindak sehingga berorientasi pada kepentingan publik," tandas Yuddy.Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan bahwa revolusi mental tidak hanya sekadar slogan pasangan Jokowi-JK saat kampanye, melainkan benar-benar dilakukan. Dia memberikan contoh revolusi mental yang dilakukan pegawai negeri sipil (PNS) di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Konkretnya, kalau di aparatur negara misalnya dulu yang namanya laporan harta kekayaan hanya pada pejabat tinggi eselon I dan eselon II, di era Jokowi seluruh aparatur negara wajib melaporkan. Sebelumnya belum ada," kata Yuddy di Universitas Nasional, Jakarta, Sabtu (25/4/2015).

‎Politisi Hanura ini mengatakan, larangan PNS melaksanakan rapat di hotel mewah juga salah satu bentuk nyata revolusi mental. Selain itu, PNS saat ini juga dibatasi dalam membuat pesta mewah.

"Dulu pejabat bikin pesta pejabat di tempat mewah, pejabat harus mau merakyat, resepsi pernikahan anaknya tidak boleh di tempat mewah, dibatasi undangan hanya 400," tutur Yuddy.

Urusan naik pesawat juga sekarang lebih ketat. Dia mengatakan kementeriannya sudah melarang PNS naik di kelas bisnis. Kelas bisnis jadi pilihan terakhir bila kelas ekonomi sudah habis.

"‎Jadi itu mengubah paradigma perilaku agar mereka tidak berperilaku boros lagi dan responsif pada kebutuhan ‎masyarakat," ujar Yuddy.

Dia mengatakan, pemerintahan Jokowi selalu menekankan setiap tindakan harus mengingat kepentingan publik.

"Pemerintahan Jokowi diarahkan untuk mengubah moral dan karakter aparatur negaranya baik sipil dan militer. Kami pastikan pemerintah sungguh-sungguh untuk bertindak sehingga berorientasi pada kepentingan publik," tandas Yuddy.